BORNEO TIMES – BERAU

Proyek Drainase Jln MURJANI 3 yang di anggarkan melalui dana APBD yang mencapai miliaran rupiah hingga kini tidak bisa menampung debit air, alhasil ketika hujan datang jalan MURJANI 3 dan sekitarnya kerap banjir, setengah jam saja hujan jalan ini pasti banjir.
Demikian kata Ketua Dewan Rakyat Daya(DRD) Siswansyah SH.pada jumat 15/03/24/
Dikatakannya panitia proyek maupun pihak perencana pada proyek ini sebelum lakukan pengerjaan proyek dipelajari dulu tinggi dan rendahnya air sungai yang berada disungai kelai ini

Menurutnya elepasi air sungai lebih tinggi dari pada saluran pembuang yang direncakan pihak PUPR kabupaten berau,
Artinya lebih tinggi air sungai dibanding proyek dreinase yang dipasangi U.Guter.
Artinya bukan air hujan yang keluar kesungai ,tapi air sungai yang masuk kesaluran drainase karena lebih tinggi air sungainya kata iwan.
Inilah yang kami pelajari selama tinggal dikawasan murjani problem terjadinya banjir, oleh karenanya kami berani katakan proyek ini termasuk dari salah satu proyek PUPR berau GAGAL PERENCANAAN.
Miliar proyek ini dibangun dari hasil pajak masyarakat kabupaten berau, ketika pengerjaan proyek ini dikerjakan asal asalan dari hasil uang rakyat, maka kami memintah, DPRD dan pemerintah daerah panggil Kontraktor pelaksana termasuk PPK pada proyek ini, inikan proyek Gagal
Dikatakannya kalau DPRD dan pemerintah tidak memanggil pihak pihak terkait pada proyek ini , kami selaku ketua DRD dalam minggu ini akan bersurat Ke komisi pemberantasan korupsi.(KPK) meminta kepada KPK agar lakukan penyelidikan proyek proyek pemerintah yang ada di kabupaten berau karena diduga banyak yang bermasalah.
pelaksanaan proyek Drainase tersebut dapat dipastikan perlakuan yang dilakukan berbalik fungsi, tidak sesuai yang diharap sebagai pengendali banjir dikala intensitas hujan turun
Sangat disayangkan sekali program pemerintah daerah bagi kepentingan rakyat, kerap menjadi Santapan Lezat oleh sejumlah oknum guna memperkaya diri mereka.
Pada hal dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah itu untuk program pembangunan merupakan uang rakyat membayar berbagai pajak kepada pemerintah. (**bn)